Jakarta, Lahatsatu.com – Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah, melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS), berpotensi menimbulkan guncangan besar bagi perekonomian global. Gangguan arus logistik dan lonjakan harga minyak menjadi ancaman nyata yang perlu diantisipasi oleh berbagai negara.
Beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara telah merasakan dampak dari konflik ini. Filipina bahkan telah mengumumkan status darurat energi nasional, sementara Singapura, Malaysia, dan Vietnam dilaporkan mengalami kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang signifikan.
Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kesiapsiagaan Indonesia. Menurutnya, masalah darurat energi bukan terletak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pada ketersediaan pasokan.
"Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026). Ia menambahkan, meski pasokan energi saat ini masih aman, Indonesia harus terus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Purbaya meyakinkan bahwa APBN saat ini masih mampu menahan dampak kenaikan harga energi hingga akhir tahun. Namun, keputusan akhir mengenai perubahan APBN atau subsidi energi akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman," tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menilai masih terlalu dini untuk mengubah harga minyak dan subsidi energi dalam APBN. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan menghitung dampaknya sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Perkembangan kondisi ekonomi Indonesia terkini akan menjadi bahasan utama dalam forum "Outlook Ekonomi: Peran Penggerak Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan oleh detikcom. Acara ini akan mempertemukan para regulator, legislator, pemerintah, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan ekonomi untuk membahas strategi penguatan fiskal, stabilitas sistem keuangan, percepatan investasi, dan pengembangan sektor-sektor penggerak pertumbuhan nasional tahun 2026.
Forum ini akan digelar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 April 2026. Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir sebagai pembicara, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.
