Jakarta, Lahatsatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan Indonesia bebas dari truk obesitas atau Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2027. Target ini diungkapkan AHY sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membenahi sektor logistik dan infrastruktur secara menyeluruh.
Menurut AHY, upaya mencapai Zero ODOL bukan hanya soal penegakan aturan teknis, tetapi juga pemberantasan pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa praktik pungli harus ditindak tegas agar tidak menghambat efisiensi dan daya saing sektor logistik.
"Masalah utamanya punglinya dulu, diberesin," tegas AHY saat ditemui pada Selasa (21/10/2025). Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Polri dan Korlantas Polri, untuk bersama-sama menegakkan hukum secara tegas terkait pelanggaran ODOL.
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya tanggung jawab pengusaha logistik dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang melibatkan truk ODOL. Ia menilai selama ini hanya sopir yang selalu menjadi pihak yang disalahkan jika terjadi kecelakaan.
"Ownernya ke mana? Harusnya juga bertanggung jawab, yang punya barang siapa? Yang punya truk siapa? Belum lagi kalau menyebabkan kecelakaan, akhirnya masyarakat pengguna lalu lintas lainnya juga menjadi korban," ujarnya.
Selain itu, AHY juga menyoroti dampak negatif truk ODOL terhadap kerusakan jalan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah setiap tahunnya harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 41 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk ODOL.
"Setiap tahun kurang lebih Rp 41 triliun dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah untuk perbaiki jalan rusak akibat truk-truk yang besar ini," pungkasnya. Dengan penegakan hukum yang tegas, pemberantasan pungli, dan peningkatan tanggung jawab pengusaha logistik, AHY optimis target Indonesia bebas truk obesitas pada tahun 2027 dapat tercapai.
