lahatsatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum PU sedang merancang strategi ambisius untuk mempercepat program Instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah pada tahun 2027. Demi mewujudkan jaringan jalan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia pemerintah berencana mengajukan pinjaman fantastis senilai Rp 17 triliun dari Bank Dunia World Bank. Langkah ini ditempuh untuk memastikan proyek infrastruktur krusial tersebut dapat terealisasi sesuai jadwal tanpa terkendala alokasi anggaran rutin.
Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta Selatan pada Jumat 19 Juni 2026 menjelaskan bahwa estimasi kebutuhan dana untuk program Inpres Jalan Daerah telah dihitung cermat. Namun pembiayaan untuk program ini tidak akan dimasukkan ke dalam daftar anggaran reguler yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027. "Inpres ini akan dibahas langsung oleh Presiden. Ini tidak akan masuk ke nota keuangan. Perhitungan sudah ada namun biasanya akan ada permintaan khusus di luar penganggaran reguler," terang Dody.
Salah satu alternatif pendanaan utama yang kini menjadi fokus adalah melalui skema pinjaman dari lembaga keuangan global. Dody secara spesifik menunjuk Bank Dunia sebagai sumber potensial untuk mendukung percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah. "Kami akan meminta pinjaman dari World Bank. Ini agar kami bisa mengejar target Inpres Jalan Daerah Tahun 2027 dengan lebih cepat," ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai besaran dana yang akan diusulkan Dody secara singkat mengonfirmasi nilai yang signifikan. "Rp 17 triliun," jawabnya menegaskan skala investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas jalan demi konektivitas yang lebih optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
