Jakarta – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendesak PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan pengelola District Blok M. Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan pedagang yang terpaksa meninggalkan lokasi usaha akibat lonjakan harga sewa kios.
District Blok M, yang juga dikenal sebagai Plaza 2 Blok M, merupakan kawasan yang dikelola bersama oleh MRT Jakarta dan sebuah koperasi. Kesepakatan awal mengatur batasan harga sewa yang wajar bagi para pedagang. Namun, dalam praktiknya, pedagang dilaporkan harus membayar lebih dari yang disepakati, memaksa mereka untuk mengakhiri kegiatan usaha di pusat UMKM dan kuliner tersebut.
"Saya minta kerja sama yang dilanggar oleh koperasi, apapun namanya, jika mereka tidak memenuhi kesepakatan, maka kerja samanya harus dihentikan," tegas Pramono kepada wartawan usai meninjau District Blok M, Rabu (3/9/2025). "Jika mereka tetap tidak mematuhi kesepakatan, saya minta diputus, langsung diputus."
Pramono menjelaskan bahwa kenaikan harga sewa ini merupakan inisiatif dari pihak koperasi, bukan dari MRT Jakarta. Ia menekankan bahwa keterlibatan MRT Jakarta dalam pengelolaan kawasan tersebut lebih bersifat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu masyarakat, bukan sebagai bisnis utama perusahaan.
Sebagai solusi, Pramono menyarankan pedagang yang merasa terbebani dengan biaya sewa untuk pindah ke Blok M Hub, yang dikelola sepenuhnya oleh PT MRT Jakarta. Bahkan, ia menawarkan "promo" berupa gratis biaya sewa selama dua bulan pertama. "Jika mereka mau menggunakan tempat ini, kami berikan kebebasan biaya selama dua bulan, agar mereka mau pindah ke tempat ini. Tempat ini jauh lebih bagus, lebih nyaman, ber-AC, dan fasilitasnya juga bagus," jelas Pramono.
Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya kenaikan harga sewa kios di District Blok M sebelum masalah ini menjadi viral di media sosial. Menurutnya, harga sewa sebelumnya masih sesuai dengan kesepakatan antara Perseroda dan koperasi pedagang. "Kenaikan ini baru terjadi dalam satu bulan terakhir, sebelumnya sesuai dengan kesepakatan," kata Tuhiyat.
Ia menambahkan bahwa MRT Jakarta baru terlibat dalam pengelolaan District Blok M setelah diminta oleh Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menata kawasan Blok M, yang kemudian menghasilkan kerja sama dengan koperasi pedagang. "Sejak kita ditunjuk oleh pemerintah provinsi menata kawasan ini 1 Januari, kita tidak tahu menahu soal kenaikan sewa ini, karena kami tidak diberitahu," ucapnya.
