Jakarta – Pemerintah memastikan pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini tetap akan dibayarkan. Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Jumat (7/2). "Gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak pegawai negeri dan akan dibayarkan. Menteri Keuangan juga sudah memberikan pernyataan soal itu," tegas Nasbi.
Nasbi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah tidak menyentuh pos belanja pegawai. "Efisiensi anggaran mayoritas menyasar perjalanan dinas luar negeri pejabat, serta kegiatan seremonial di instansi pemerintah. Untuk pelayanan publik, bantuan sosial, dan gaji pegawai, tidak ada pengurangan," jelasnya.
Pernyataan Nasbi ini sejalan dengan sinyal yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya. Sri Mulyani, di Jakarta Kamis (6/2), menyatakan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN tetap akan diproses. "Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. Insya Allah," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, beredar kabar di media sosial mengenai rencana penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN pada 2025. Kabar ini muncul seiring dengan instruksi efisiensi anggaran APBN 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut meminta kementerian/lembaga melakukan penilaian ulang tugas dan fungsi untuk efisiensi penggunaan APBN. Target efisiensi belanja seluruh kementerian/lembaga di APBN 2025 mencapai Rp26,1 triliun.
Meski demikian, efisiensi tersebut tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. THR dan gaji ke-13 termasuk dalam komponen belanja pegawai yang dialokasikan sebesar Rp521,4 triliun pada APBN 2025, meningkat Rp60,6 triliun dari tahun sebelumnya.
