Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan tidak akan langsung memulai pembangunan rumah dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Alasannya, fokus utama Kementerian PUPR saat ini adalah mencari lahan yang dapat digarap untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, berencana memanfaatkan tanah-tanah sitaan yang kini berada di bawah kendali aparat penegak hukum. Sebagai langkah awal, ia akan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa (22/10) untuk membahas hal ini. "Kami harus bergerak cepat. Jadi kami akan memanfaatkan tanah-tanah dalam kepemilikan aparat penegak hukum supaya bisa cepat dibangun rumah," tegas Ara di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).
Ara menjelaskan bahwa Kementerian PUPR baru akan menentukan langkah selanjutnya setelah memastikan ketersediaan lahan. Ia mencatat bahwa sebagian besar tanah yang dikuasai penegak hukum berpotensi digunakan berada di Pulau Jawa. Selain berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Ara juga berencana untuk menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pengadaan tanah. Tanah yang dimiliki BUMN akan digunakan untuk mencapai target pembangunan satu juta rumah di perkotaan.
"Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi memiliki rumah yang jauh dari kota, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya dan waktu oleh masyarakat untuk ke kota," tambah Ara.
Sebelumnya, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendorong pemerintah untuk melakukan konsolidasi tanah di kawasan perkotaan. Langkah ini diyakini akan mempermudah pembangunan satu juta unit apartemen di perkotaan yang menjadi bagian dari target tiga juta rumah di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Konsolidasi tanah, menurut laman resmi Kementerian Keuangan, adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengadaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Langkah ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2019.
Basuki menilai, pembangunan apartemen melalui konsolidasi tanah dapat menghilangkan kekumuhan kota. Namun, menurutnya, pembangunan satu juta unit apartemen per tahun tidak dapat terpusat di satu kota saja. "Kalau langkah ini dilakukan di kota yang ada di dalam negeri, saya kira target satu juta unit apartemen bisa tercapai," katanya.
Basuki mencontohkan konsolidasi tanah dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa perumahan di kawasan perkotaan, seperti di daerah Kemayoran, DKI Jakarta. Menurutnya, penggabungan tanah beberapa perumahan dapat dikonsolidasikan untuk membangun apartemen.
Basuki sebelumnya mengatakan, pembentukan Kementerian Perumahan akan menekan angka backlog atau kesenjangan hunian yang terbangun dan dibutuhkan. Saat ini, angka backlog perumahan masih tinggi yakni mencapai sekitar 9,9 juta unit. Ia menyampaikan, salah satu permasalahan backlog yang dapat diatasi adalah mengisi perumahan subsidi yang belum dihuni hingga sekarang.
