Jakarta – Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada serangkaian tantangan ekonomi, mulai dari dinamika geopolitik global hingga kondisi perekonomian domestik. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. Berbagai lembaga internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,8-4,9%.
Pemerintah telah berupaya mengeluarkan stimulus ekonomi seperti perluasan BLT, program magang, dan program padat karya. Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menekankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan Prabowo dan Gibran untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi tercapai.
Pertama, peningkatan daya beli masyarakat menjadi kunci. Mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 57% pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan stok bahan pokok. Penundaan penyesuaian harga BBM, listrik, dan gas juga dinilai dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat.
"Faktor-faktor yang memengaruhi daya beli seperti inflasi, PHK, pendapatan riil yang stagnan, minimnya lapangan kerja, dan stabilitas nilai tukar rupiah perlu diperbaiki. Sebagian telah direspons melalui stimulus, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut," ujar Sarman dalam keterangan tertulisnya.
Kedua, masalah pengangguran juga menjadi sorotan. Tingkat pengangguran saat ini mencapai 7% dari total angkatan kerja nasional, atau sekitar 10 juta jiwa. Pemerintah perlu menyediakan lapangan kerja dengan menggerakkan sektor swasta melalui kebijakan pro bisnis, stimulus, dan kemudahan akses kredit.
"Program magang dan padat karya menjadi solusi jangka pendek. Penambahan kuota magang hingga 100 ribu pada kuartal IV-2025 patut diapresiasi, dan diharapkan program ini dapat berlanjut tahun depan, termasuk perluasan program padat karya," kata Sarman.
Ketiga, investasi menjadi andalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi daya beli yang masih tertekan. Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp 13.032 triliun pada periode 2025-2029 untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Investasi yang masuk diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja, seperti di sektor manufaktur, pertambangan, infrastruktur, dan pariwisata.
Keempat, evaluasi terhadap penyerapan anggaran juga penting. Realisasi penyerapan APBN hingga akhir September 2025 baru mencapai 58,7%, sementara realisasi penyerapan APBD provinsi dan kabupaten/kota baru mencapai 54,44%. "Lambatnya penyerapan ini menurunkan produktivitas perekonomian. Presiden perlu melakukan evaluasi agar penyerapan anggaran dapat tepat waktu dan tepat sasaran," tegas Sarman.
Terakhir, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengevaluasi dan memperbaiki produktivitas Kementerian dan Lembaga di lingkup perekonomian. Setiap kementerian terkait harus diberikan target kontribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan.
"Berapa persen kontribusi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, UMKM, Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, PU, Perhubungan, Pertanian, Kelautan, ESDM, Kehutanan, dan Kementerian Komunikasi?," tanya Sarman, menekankan pentingnya target yang jelas agar kinerja kementerian dapat dirasakan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
