Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia menjadikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi utama dalam transformasi ekonomi nasional menuju pembangunan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya akselerasi proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa meskipun proses aksesi OECD umumnya memakan waktu 5-8 tahun, Indonesia bertekad untuk memenuhi standar internasional, termasuk aspek ESG, dalam waktu yang lebih singkat.
"Ini adalah pijakan penting bagi Indonesia untuk memiliki tata kelola yang optimal sesuai standar global," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).
Lebih lanjut, Susiwijono menjelaskan bahwa penerapan ESG bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap standar global. Pemerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas, di mana pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Keberlanjutan lingkungan juga menjadi fokus utama, terutama terkait isu perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi di tingkat nasional dan internasional, serta terus mendorong pembiayaan hijau dan proyek-proyek pengurangan emisi. Upaya ini diperkuat melalui kerjasama multilateral, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi. Dari sisi permintaan, bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat terus disalurkan. Sementara dari sisi penawaran, insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya juga diberikan. Strategi ini bertujuan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional.
Susiwijono juga menyoroti pentingnya keseimbangan isu sosial dalam pembangunan. "Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Pemerintah mulai membahas bagaimana menyeimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menjadi pemicu masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis," pungkasnya.
