Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan kuat memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini didukung oleh sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan optimisme ini dalam forum tertutup C-Suite Dialogue, bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.
"Pemerintahan telah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah, perekonomian kita masih dalam situasi yang baik," ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/11/2025). Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5 persen selama tujuh tahun terakhir menunjukkan ketahanan negara dalam menghadapi ketidakpastian global dan berbagai krisis.
Airlangga menyoroti beberapa faktor yang mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia, termasuk peningkatan kepercayaan konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang terus berada di zona ekspansif, serta penguatan kondisi pasar keuangan. Nilai tukar rupiah dan inflasi juga diklaim terjaga dalam batas yang wajar.
Dari sisi investasi, Airlangga mengungkapkan bahwa realisasi hingga November telah melampaui Rp 1.400 triliun, mendekati target Rp 1.900 triliun pada akhir tahun 2025.
Pemerintah mengklaim telah mengantisipasi berbagai tekanan global sepanjang tahun ini, sehingga dampaknya tidak lagi signifikan. "Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu, outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia," tegas Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga memaparkan upaya pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi internasional. Upaya ini mencakup kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, hingga kemajuan menuju aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Transformasi digital juga menjadi fokus utama pemerintah, yang diwujudkan melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS antarnegara.
Di dalam negeri, pemerintah terus mendorong deregulasi dan kemudahan perizinan. Mekanisme service level agreement diterapkan untuk mempercepat proses perizinan, sementara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) diperkuat untuk mengatasi hambatan lintas kementerian.
Agenda energi bersih juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana pengembangan Green Super Grid, fasilitas Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS), dan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis desa.
