Jakarta, Lahatsatu.com – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan tujuh desakan mendesak terkait kondisi ekonomi nasional kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan yang berlangsung di kantor Luhut ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan para ekonom untuk membahas tantangan dan arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Para ekonom yang tergabung dalam AEI, yang terdiri dari 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi, menilai kondisi ekonomi saat ini memerlukan perhatian serius. Mereka menyoroti pentingnya deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi sebagai langkah krusial untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Tujuh desakan yang disampaikan AEI meliputi:
- Perbaikan Misalokasi Anggaran: Menuntut peninjauan dan penempatan anggaran secara proporsional, mengurangi porsi belanja program populis yang dinilai mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis serta guru.
- Independensi Institusi Negara: Meminta pengembalian independensi, transparansi, dan pencegahan intervensi kepentingan tertentu pada lembaga seperti BI, BPS, BPK, DPR, dan KPK.
- Pembatasan Dominasi Negara: Menyerukan penghentian dominasi negara dalam aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri yang dianggap menciptakan pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal.
- Deregulasi Kebijakan: Mendesak pencabutan kebijakan perdagangan diskriminatif, penyederhanaan perizinan, dan pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.
- Penanganan Ketimpangan: Mendorong integrasi bansos agar tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta pemberantasan judi online lintas negara.
- Kebijakan Berbasis Bukti: Menuntut pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, serta pemberantasan program populis yang mengganggu stabilitas fiskal.
- Peningkatan Kualitas Institusi: Menyerukan peningkatan kualitas institusi, pembangunan kepercayaan publik, dan perbaikan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk pemberantasan konflik kepentingan.
Menanggapi desakan tersebut, Luhut menjelaskan beberapa langkah yang telah diambil pemerintah, termasuk mendorong deregulasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyoroti upaya relokasi perusahaan garment dan alas kaki serta pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi.
Luhut mengajak para akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, memastikan setiap rekomendasi kepada Presiden berbasis data dan kajian mendalam.
