Jakarta – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon pimpinan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hasilnya, sembilan nama telah ditetapkan untuk mengisi posisi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029.
Proses seleksi yang berlangsung pada Senin (8/9/2025) ini menghasilkan susunan pimpinan BPH Migas sebagai berikut:
- Wahyudi Anas (Ketua)
- Arief Wardono (Anggota)
- Bambang Hermanto (Anggota)
- Baskara Agung Wibawa (Anggota)
- Eman Salman Arief (Anggota)
- Erika Retnowati (Anggota)
- Fathul Nugroho (Anggota)
- Harya Adityawarman (Anggota)
- Hasbi Anshory (Anggota)
Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menyampaikan harapan besar terhadap para pimpinan BPH Migas yang baru terpilih. Menurutnya, tantangan sektor energi di Indonesia saat ini sangat kompleks. Selain masih tingginya ketergantungan pada energi fosil, pemerintah juga tengah berupaya mendorong transisi ke energi baru terbarukan (EBT) di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Bambang menekankan pentingnya BPH Migas untuk menjalankan fungsi pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama yang bersubsidi, secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional.
"Ke depan, BPH Migas tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara konvensional. Transformasi digital secara menyeluruh menjadi sebuah keharusan," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti aplikasi XStar, integrasi big data, Internet of Things (IoT), dan sistem pengawasan real-time harus menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan sasaran, dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi.
