lahatsatu.com – Penetapan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 6.136.941 memicu beragam reaksi dari kalangan pelaku usaha. Meski secara prosedural kebijakan ini dinilai telah mengikuti koridor hukum yang berlaku, namun implementasi di lapangan memunculkan kekhawatiran mendalam terkait stabilitas finansial perusahaan. Para pengusaha kini mulai menyuarakan opsi penundaan serta mendesak pemerintah untuk memberikan stimulus guna menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memberikan pandangan terkait kenaikan upah yang mencapai angka Rp 400 ribuan tersebut. Menurutnya, proses penetapan upah di Jakarta sebenarnya sudah melalui mekanisme resmi di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Perhitungan tersebut telah menggunakan formula yang mencakup variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga indeks tertentu atau yang dikenal dengan istilah alfa.

Sarman menegaskan bahwa pihak pengusaha pada dasarnya menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah selama prosesnya tetap berada di jalur regulasi. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa kemampuan setiap perusahaan dalam membayar upah tersebut sangatlah berbeda-beda. Kondisi ekonomi yang fluktuatif membuat angka Rp 6,1 juta menjadi tantangan berat bagi sebagian sektor.
"Pada akhirnya, hal ini akan kembali pada kapasitas finansial masing-masing dunia usaha. Kita harus melihat apakah dengan situasi dan kondisi saat ini, angka Rp 6,1 juta tersebut masih masuk akal untuk diterapkan atau tidak," ujar Sarman saat ditemui di JICC Senayan, Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan bahwa perusahaan yang merasa tidak sanggup memiliki hak hukum untuk mengajukan penundaan pembayaran upah.
Namun, pengajuan penundaan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sarman menjelaskan bahwa ada prosedur ketat yang harus dilalui. Perusahaan wajib menyerahkan laporan kondisi keuangan selama tiga tahun terakhir serta memaparkan prospek bisnis mereka di masa depan. Pemerintah nantinya akan melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan apakah permohonan penundaan tersebut layak dikabulkan atau tidak.
Di sisi lain, tantangan juga datang dari perubahan formula perhitungan. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani, menyoroti adanya perubahan rentang nilai alfa dalam pedoman upah minimum. Untuk periode mendatang, rentang alfa ditetapkan pada angka 0,50 hingga 1.
Ajib menekankan pentingnya kebijakan penyeimbang dari pemerintah. Ia berharap kenaikan upah ini tidak justru memukul daya serap tenaga kerja, terutama di tengah besarnya sektor informal. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kenaikan upah, tetapi juga memberikan insentif lain yang dapat menjaga keberlanjutan (sustainability) dunia usaha.
"Jika pemerintah menerapkan formulasi yang berbeda dalam kenaikan upah, kami berharap ada kebijakan pendamping berupa insentif di sektor lain. Hal ini penting agar dunia usaha tetap bisa bertahan dan terus mampu menyerap tenaga kerja," pungkas Ajib.




