lahatsatu.com – Dunia pembangunan desa tengah diguncang oleh polemik hukum terkait penggunaan Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah koalisi penggugat yang membawa persoalan ini ke meja Mahkamah Konstitusi (MK) memicu reaksi keras dari pemerintah, khususnya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memberikan tanggapan tegas terkait gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak tersebut. Yandri menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima permintaan resmi untuk memberikan keterangan terkait proses uji materi di MK. Namun, ia memberikan klarifikasi penting mengenai esensi penggunaan anggaran desa yang kini menjadi perdebatan panas.

Yandri menjelaskan bahwa tudingan mengenai pengambilan Dana Desa oleh pemerintah pusat adalah sebuah kekeliruan. Menurutnya, alokasi dana tersebut justru diarahkan untuk membangun infrastruktur dan memperkuat ekonomi desa melalui KDMP. Menariknya, ia menjamin bahwa seluruh hasil pembangunan tersebut nantinya akan menjadi aset milik desa sepenuhnya.
"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen menjadi aset desa. Jadi tidak ada yang berubah, justru infrastruktur di desa menjadi lebih bagus sekarang," tegas Yandri saat ditemui di JICC Senayan, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Yandri mengungkapkan bahwa keresahan yang dibawa oleh para penggugat tampaknya bersumber dari ketidakpahaman terhadap filosofi gerakan ekonomi desa. Ia mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan 10 asosiasi desa serta berbagai kepala desa di seluruh Indonesia. Hasilnya, mayoritas perangkat desa justru memberikan dukungan terhadap keberadaan KDMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Di sisi lain, gelombang gugatan ini dipelopori oleh Kepala Desa Prawatan, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dalam persidangan di MK, para pemohon menuntut agar pemerintah dilarang mengalihkan beban biaya program nasional kepada dana operasional desa. Mereka khawatir pengalihan beban keuangan ini akan menggerus kemandirian desa.
Kuasa hukum pemohon, Dudi Agung Trisna, menyatakan bahwa pihaknya telah menyederhanakan poin gugatan menjadi empat norma hukum utama yang mencakup UU Desa, UU HKPD, dan UU Perkoperasian. Para pemohon mendalilkan bahwa kebijakan ini dianggap mengabaikan prinsip demokrasi ekonomi dan hak musyawarah desa.
Menurut pandangan pemohon, setiap kebijakan pembangunan desa seharusnya lahir dari aspirasi murni masyarakat melalui musyawarah desa, bukan sekadar mengikuti instruksi dari pusat. Mereka merasa adanya pemaksaan untuk memusatkan anggaran pada KDMP dapat menghilangkan peran warga dalam menentukan prioritas pembangunan, seperti perbaikan irigasi atau jalan desa yang mungkin lebih mendesak bagi mereka. Kini, bola panas persoalan ini berada di tangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk menentukan arah masa depan otonomi keuangan desa di Indonesia.




