Nasib Konsesi Hutan RAPP Kini Terancam

lahatsatu.com – Dunia industri kehutanan Indonesia dikejutkan dengan langkah tegas pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kabar mengenai pencabutan izin usaha PT

Agus sujarwo

Nasib Konsesi Hutan RAPP Kini Terancam

lahatsatu.com – Dunia industri kehutanan Indonesia dikejutkan dengan langkah tegas pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kabar mengenai pencabutan izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau mendadak menjadi sorotan publik setelah pemerintah memutuskan untuk mencabut konsesi lahan seluas 338.536 hektare milik perusahaan raksasa tersebut.

Keputusan drastis ini berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026. Melalui surat tersebut, pemerintah resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap PT RAPP. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah ditemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh pihak perusahaan.

Nasib Konsesi Hutan RAPP Kini Terancam
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Menanggapi kabar yang tengah memanas tersebut, pihak manajemen PT RAPP akhirnya angkat bicara. Dalam keterangan resminya, manajemen menyatakan bahwa mereka baru mengetahui kabar pencabutan izin tersebut melalui pemberitaan di berbagai media massa. Hingga saat ini, perusahaan mengaku masih menunggu surat pemberitahuan resmi serta penjelasan mendetail dari pihak otoritas pemerintah.

"Kami sangat menghormati kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah. Saat ini, fokus kami adalah menunggu komunikasi resmi dan penjelasan lebih lanjut. Kami berkomitmen untuk menanggapi persoalan ini melalui mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku setelah menerima pemberitahuan tersebut," ungkap manajemen RAPP dalam pernyataan tertulisnya.

Di tengah ketidakpastian hukum ini, PT RAPP menekankan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada operasional perusahaan. Perusahaan mengingatkan bahwa keberadaan mereka memiliki dampak ekonomi yang sangat masif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sebagai bagian dari Grup APRIL, PT RAPP mengklaim telah mempekerjakan lebih dari 41.000 karyawan secara langsung. Jika ditarik lebih luas, aktivitas perusahaan ini diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan kerja di wilayah Riau dan mencapai angka 300.000 lapangan kerja di seluruh Indonesia melalui rantai pasokannya.

Lebih lanjut, perusahaan menyoroti kontribusi ekonomi mereka selama satu dekade terakhir. PT RAPP mengklaim telah menyumbang lebih dari Rp 350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau dalam periode 2016 hingga 2025. Selain itu, mereka juga telah menginvestasikan dana sebesar Rp 970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari penanganan stunting hingga penyediaan fasilitas kesehatan di berbagai desa.

Pihak perusahaan juga menegaskan komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui Program Desa Bebas Api yang telah berjalan sejak 2014. Program ini diklaim berhasil menekan angka kebakaran hutan di desa-desa mitra hingga lebih dari 90 persen. Kini, publik menunggu bagaimana kelanjutan dari sengketa lahan dan izin ini, mengingat besarnya dampak sosial dan ekonomi yang dipertaruhkan.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar