lahatsatu.com – Dunia usaha di Indonesia kini tengah berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Di tengah upaya para pelaku industri untuk bertahan dari gempuran berbagai tekanan ekonomi global dan domestik, muncul sebuah kebijakan baru yang memicu kekhawatiran besar. Rencana kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dinilai akan menjadi beban tambahan yang sangat berat bagi para pengusaha.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Saat ini, sektor industri sedang berjuang menghadapi fenomena "tekanan berlapis". Kenaikan harga bahan baku yang tidak menentu, lonjakan biaya energi, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah yang tajam telah menggerus margin keuntungan perusahaan. Di tengah kondisi yang serba sulit ini, munculnya kewajiban baru untuk menyisihkan dana cadangan pesangon dianggap dapat memperlemah daya saing dan stabilitas keuangan dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan kegelisahannya terkait rencana tersebut. Menurutnya, kebijakan ini datang di waktu yang kurang tepat. Ia menegaskan bahwa penambahan kewajiban finansial di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil akan sangat membebani arus kas perusahaan.
"Belum lagi kami disuruh untuk membayar iuran dana cadangan pesangon. Itu semua adalah beban bagi pengusaha," ujar Sarman saat memberikan keterangan di Jakarta.
Selain masalah beban finansial, Sarman juga menyoroti potensi tumpang tindih aturan. Saat ini, pekerja di Indonesia sudah terlindungi oleh berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun. Kehadiran dana cadangan pesangon dikhawatirkan akan menciptakan duplikasi fungsi yang justru membingungkan baik bagi pemberi kerja maupun pekerja.
Pihak Kadin pun mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan mengenai aturan teknis dan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini. Sarman menekankan pentingnya transparansi mengenai lembaga mana yang nantinya akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru yang justru menambah birokrasi dan biaya operasional.
"Kalau usul kami, jika memang sudah ada lembaga yang mengelola jaminan sosial selama ini, mengapa tidak disatukan saja? Mengapa harus ada lembaga baru lagi?" tuturnya. Meskipun ia membuka kemungkinan jika pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, ia menegaskan bahwa pengusaha masih menunggu gambaran utuh mengenai tata cara pengelolaannya.
Sebagai informasi, kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini dijadwalkan mulai berlaku paling lambat pada 28 Oktober 2027. Kini, pelaku usaha menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja ini tidak justru menjadi bumerang yang mematikan geliat dunia usaha di tanah air.




