Hacker yang diduga Bjorka menjual enam juta data pajak yang bocor di forum jual beli data BreachForums. Data tersebut termasuk milik Presiden Joko Widodo, kedua putranya, dan sejumlah menteri seperti Sri Mulyani Indrawati. Ahli IT menilai, kebocoran ini bisa menjadi alat untuk modus penipuan melalui aplikasi (APK).
Data yang dijual seharga US$ 10 ribu atau Rp 150 juta itu mencakup informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, dan informasi terkait kewajiban pajak.
"Kami menduga data pajak bocor berasal dari Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak," ujar Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom, Alfons Tanujaya. Alfons telah memverifikasi validitas data berdasarkan sampel yang diberikan dan menyatakan bahwa data tersebut valid.
Alfons memperingatkan bahwa kebocoran ini sangat berbahaya karena memuat informasi sensitif yang dapat digunakan untuk memanipulasi pemilik data. "Data ini akan dieksploitasi dan digunakan untuk rekayasa sosial, aktivitas penipuan yang memalsukan diri sebagai petugas pajak," kata Alfons.
Alfons sebelumnya telah membagikan modus penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. "Hal yang menarik untuk dikupas yakni data yang dimiliki oleh penipu ini cukup akurat dan penting yang seharusnya dijaga dengan baik oleh lembaga terkait seperti Dukcapil dan Dirjen Pajak," jelasnya.
Modus penipuan tersebut biasanya melibatkan panggilan telepon atau pesan singkat yang mengklaim bahwa pemilik data memiliki tunggakan pajak. Penipu kemudian meminta data pribadi dan informasi keuangan dengan dalih untuk menyelesaikan tunggakan.
Dengan adanya data pajak yang bocor, potensi penipuan melalui APK semakin besar. Penipu dapat memanfaatkan data untuk membuat aplikasi palsu yang seolah-olah resmi dan meminta akses ke data pribadi korban.
Lembaga terkait seperti Ditjen Pajak dan Dukcapil perlu meningkatkan keamanan data dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan yang memanfaatkan data pribadi.
