Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyampaikan data ekonomi secara transparan dan akurat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025), menanggapi keraguan sejumlah pihak terhadap data pertumbuhan ekonomi kuartal II yang mencapai 5,12%.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. "Pemerintah itu jujur-jujur saja loh kalau mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Hasan, menyambut baik capaian pertumbuhan ekonomi ini. Presiden meyakini bahwa strategi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat. Optimisme ini juga tercermin dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan.
"Pak Presiden kemarin bilang dia optimis. Presiden bilang dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini artinya strategi transformasi nasional kita sedang berada di jalan yang benar," tegas Hasan.
Sebagai bukti kejujuran pemerintah, Hasan mencontohkan fluktuasi data pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal terakhir. Pada kuartal IV 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%, kemudian melambat menjadi 4,87% pada kuartal I 2025. Penurunan ini, menurut Hasan, juga diumumkan secara terbuka oleh pemerintah.
"Kuartal I 2025, teman-teman masih ingat data-datanya? Yang dikeluarkan 4,87. Turun kan. Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Itu kan turun kita bilang turun," papar Hasan.
Kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025, lanjut Hasan, juga diumumkan secara jujur karena data memang menunjukkan adanya peningkatan. Ia menyayangkan adanya persepsi negatif dari sebagian ekonom terhadap data ini.
"Memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya. Padahal data dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan oleh BPS dibuat pemerintahan yang sama," sebut Hasan.
Pemerintah berharap, dengan transparansi data ini, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai kondisi ekonomi Indonesia dan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.
