Jakarta – Gelombang cuaca ekstrem yang melanda Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah menempatkan nelayan kecil di ambang kesulitan ekonomi. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaporkan bahwa sekitar 95% nelayan di lebih dari 350 desa pesisir merasakan dampak buruk dari kondisi cuaca ini.
Survei yang dilakukan KNTI di 41 kabupaten/kota di 14 provinsi menunjukkan bahwa 63% nelayan terpaksa menghentikan sementara aktivitas melaut karena risiko keselamatan yang tinggi. Hal ini berdampak signifikan pada penurunan pendapatan mereka.
Hariyanto, Ketua KNTI Lingga, Kepulauan Riau, mengungkapkan bahwa nelayan kecil di wilayahnya hanya bisa mencari ikan di sekitar pesisir atau sungai yang lebih aman saat angin utara bertiup. Namun, hasil tangkapan menjadi tidak menentu, sehingga memukul ekonomi nelayan kecil.
Kondisi serupa juga dialami nelayan di berbagai wilayah pesisir lainnya. Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli, mengatakan bahwa nelayan tuna di wilayahnya sudah hampir dua bulan tidak dapat melaut secara normal akibat angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi.
"Dalam dua bulan terakhir nelayan tuna hampir tidak bisa melaut. Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali," ujar Gafur.
Tragisnya, di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, seorang nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menekankan perlunya kehadiran negara untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi nelayan kecil. Ia mengatakan bahwa nelayan tidak seharusnya dipaksa memilih antara mempertaruhkan keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
"Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri," ujar Dani.
KNTI mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi yang konkret kepada nelayan, sehingga mereka tidak lagi memaksakan diri melaut saat cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem juga berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak yang terendam banjir, sementara petambak garam di Lombok Timur dan Jepara mengalami penurunan produksi dan pendapatan.
KNTI mendorong respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di kawasan pesisir.
"Menurunnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya. Hal ini berpotensi mengganggu penyediaan pangan nasional serta menghambat laju hilirisasi sektor kelautan dan perikanan," pungkas Dani.
