Jakarta, Lahatsatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan APBN untuk perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk. Penegasan ini disampaikan Cak Imin, sapaan akrabnya, mengingat ada sekitar 1.900 santri yang kehilangan tempat belajar akibat kejadian tersebut.
"Al Khoziny ini layak dibantu APBN. Kalau 1.900 santri mau sekolah di mana? Apa mau dibiarkan di tenda? Pemerintah tidak bisa diam saja," ujar Cak Imin usai acara penandatanganan SKB tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Cak Imin menekankan bahwa memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar adalah prioritas utama. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Ia pun mempertanyakan solusi dari pihak-pihak yang mengkritik penggunaan APBN untuk membantu Ponpes Al Khoziny.
"Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada anggota DPR yang mengkritik, apa solusi Anda untuk 1.900 santri yang sedang belajar?" tanyanya.
Menurut Cak Imin, APBN diperlukan agar tidak ada masyarakat yang terabaikan. Ia juga menyoroti bahwa pesantren selama ini menjadi salah satu lembaga yang paling banyak tidak menerima bantuan pemerintah.
"Tolong dibuka mata, yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Saya tidak habis pikir mengapa upaya pemerintah melindungi anak-anak yang tidak punya tempat belajar justru dikritik," tegasnya.
Cak Imin mengakui adanya unsur kelalaian dalam insiden robohnya Ponpes Al Khoziny. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap tidak boleh mengabaikan kebutuhan perlindungan bagi para santri.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Cak Imin, telah menginstruksikan agar pesantren tidak hanya diaudit, tetapi juga diberikan bantuan. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih banyak pesantren yang enggan menerima bantuan pemerintah karena mengutamakan kemandirian.
Kriteria Ponpes Penerima Bantuan APBN
Saat ini, pemerintah tengah melakukan audit untuk mengidentifikasi pesantren mana saja yang kondisinya rawan dan membutuhkan bantuan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengeluarkan surat edaran berisi kualifikasi pesantren yang akan menerima bantuan, antara lain:
- Pesantren yang rawan.
- Prioritas untuk pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang.
- Pesantren yang benar-benar tidak mampu melanjutkan pembangunan.
Cak Imin menambahkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar semua pesantren yang membutuhkan dibantu, bukan hanya yang memenuhi syarat tersebut.
Anggaran Perbaikan Belum Dibocorkan
Mengenai besaran anggaran perbaikan, Menteri Agama Nasaruddin Umar belum dapat memberikan informasi detail. Namun, ia memastikan bahwa Kemenag telah mendapat restu dari Presiden Prabowo untuk menambah anggaran khusus untuk madrasah dan pesantren. Selain itu, struktur Kemenag juga akan diubah dengan membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren.
"Arahan Bapak Presiden jelas, kejadian seperti di Ponpes Al Khoziny tidak boleh terulang. Anggaran untuk pondok pesantren akan ditambah, namun jumlahnya belum bisa saya sebutkan karena tergantung kebutuhan," pungkas Nasaruddin.
