Buruh Ancam Demo dan Gugat Pemprov DKI

lahatsatu.com – Gelombang protes dari kalangan pekerja di Jakarta diprediksi akan segera memanas menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Agus sujarwo

Buruh Ancam Demo dan Gugat Pemprov DKI

lahatsatu.com – Gelombang protes dari kalangan pekerja di Jakarta diprediksi akan segera memanas menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Para buruh merasa angka yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi para pekerja di ibu kota.

Dalam kebijakan terbaru yang dikeluarkan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan angka UMP 2027 sebesar Rp 6.136.941. Namun, angka tersebut dinilai jauh dari harapan para serikat pekerja. Berdasarkan perhitungan dan tuntutan yang diajukan, kelompok buruh menegaskan bahwa angka yang seharusnya menjadi standar upah minimum adalah sebesar Rp 6.210.000 per bulan. Selisih angka tersebut dianggap krusial bagi kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Buruh Ancam Demo dan Gugat Pemprov DKI
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil ini. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menekan pemerintah agar melakukan revisi terhadap angka UMP tersebut.

"Kami tidak akan menyerah begitu saja. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menyampaikan keberatan secara resmi kepada Gubernur. Kami ingin memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali keputusannya," tegas Said Iqbal dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Jika surat keberatan tersebut tidak mendapatkan respons positif atau ditolak oleh pihak Pemprov DKI, Said Iqbal mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Ia menyatakan bahwa KSPI DKI Jakarta telah berdiskusi dengan para pimpinan serikat pekerja lainnya untuk menyiapkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Said, proses hukum di PTUN memang memerlukan tahapan birokrasi yang cukup panjang. Serikat pekerja harus bersurat terlebih dahulu dan menunggu jawaban resmi dari gubernur sebelum akhirnya dapat mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Hal ini dilakukan agar langkah hukum yang diambil memiliki dasar yang kuat secara administratif.

Selain jalur hukum, aksi massa di jalanan juga menjadi ancaman nyata. Said Iqbal menyebutkan bahwa Partai Buruh bersama elemen buruh lainnya siap menggelar demonstrasi secara terus-menerus di depan Balai Kota Jakarta. Aksi ini bertujuan untuk memberikan tekanan sosial agar pemerintah segera mengubah kebijakan upah yang dianggap "murah" tersebut.

Lebih lanjut, Said juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk turun tangan. Ia meminta agar legislatif segera memanggil Gubernur Pramono Anung guna meminta penjelasan mendalam terkait dasar penetapan angka UMP yang dinilai tidak memadai tersebut.

"Kami berharap DPRD DKI Jakarta menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil gubernur. Mengapa kebijakan ini seolah-olah mendukung upah murah? Ini yang harus dijawab secara transparan kepada publik," pungkasnya. Situasi ini kini menempatkan pemerintah provinsi dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan kesejahteraan buruh.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar