lahatsatu.com – Gelombang protes dari kalangan pekerja di ibu kota mulai memanas menyusul pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027. Meski pemerintah provinsi mengklaim telah memberikan kenaikan sebesar 7,1 persen atau senilai Rp 407.065, angka tersebut justru menuai kecaman keras dari serikat pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan sikap tegas menolak kebijakan tersebut. Menurutnya, angka Rp 6.136.941 yang ditetapkan untuk tahun depan sama sekali tidak mencerminkan realitas ekonomi yang dihadapi para pekerja di Jakarta.

Ada lima alasan fundamental yang mendasari penolakan keras dari pihak buruh terhadap kebijakan kenaikan upah tersebut.
Daya Beli yang Semakin Tergerus
Alasan pertama yang menjadi sorotan adalah ketidakmampuan kenaikan upah tersebut dalam menjaga daya beli masyarakat. Said Iqbal menegaskan bahwa nilai Rp 6,13 juta per bulan masih berada jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok, kenaikan upah yang sangat tipis ini dianggap tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan buruh.
Kalah Saing dengan Wilayah Penyangga
Hal kedua yang memicu kemarahan adalah potensi upah Jakarta yang justru lebih rendah dibandingkan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang. Jika menggunakan persentase kenaikan yang sama, upah di wilayah tersebut diprediksi bisa menyentuh angka Rp 6,2 juta hingga Rp 6,35 juta. Said Iqbal menyindir pemerintah provinsi karena membiarkan pekerja di pusat bisnis internasional justru memiliki upah lebih rendah dibandingkan pekerja pabrik di luar Jakarta.
Perbandingan Biaya Hidup dan Nilai Tukar
Alasan ketiga berkaitan dengan data biaya hidup. Berdasarkan survei BPS, IMF, dan Bank Dunia, biaya hidup di Jakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Bangkok, Hanoi, maupun Kuala Lumpur. Namun, kenaikan upah harian buruh Jakarta hanya berkisar Rp 13.500 per hari atau kurang dari US$ 1. Angka ini dianggap sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan standar biaya hidup global dan nilai tukar dolar yang terus menguat.
Ketidaktepatan Formula "Jalan Tengah"
Selanjutnya, pihak buruh menilai formula "jalan tengah" yang digunakan pemerintah dalam menetapkan UMP 2027 sangat keliru. Menurut mereka, kebijakan seharusnya fokus pada upaya memperkecil kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok menengah, bukan sekadar membandingkan antara kelompok kaya dengan kelompok pekerja berpenghasilan paling rendah.
Evaluasi Fasilitas Pemerintah
Terakhir, buruh menuntut evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas fasilitas pemerintah daerah. Program seperti transportasi publik, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi dinilai belum menyentuh seluruh lapisan pekerja secara merata. Banyak buruh yang bekerja di kawasan industri masih harus menanggung biaya transportasi pribadi yang tinggi, sehingga bantuan pemerintah dianggap belum menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan mereka.




