Jakarta, Reputasi ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terkait rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa Prabowo menekankan agar penyaluran bansos ini tidak sampai merugikan petani dengan menekan harga gabah di tingkat petani.
"Jangan sampai bantuan ini diberikan, tapi harga gabah di tingkat petani malah jatuh," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/6/2024). Ia menambahkan bahwa penyaluran akan dilakukan secara selektif untuk memastikan tujuan bantuan tercapai tanpa mengganggu stabilitas harga gabah. Saat ini, sebanyak 16,5 juta penerima telah terverifikasi oleh BPKP.
NFA dan Kementerian Pertanian telah bersepakat untuk menjaga harga gabah petani agar tidak anjlok. Arief menegaskan bahwa stimulus ekonomi ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus melindungi petani.
Untuk wilayah Indonesia Timur, penyaluran bansos beras kemungkinan akan dilakukan secara "one shoot," yaitu alokasi dua bulan (Juni-Juli) disalurkan sekaligus dalam satu pengiriman. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi geografis dan logistik di wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bulog telah ditugaskan untuk menyalurkan bansos beras ini. Arief menekankan agar beras yang disalurkan berkualitas baik dan bebas dari keluhan. "Berasnya juga harus yang kondisinya baik. Tidak boleh ada beras jelek yang di-deliver ke masyarakat. Harus zero complain, walaupun itu sulit," tegasnya.
Data penerima bansos beras tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran. NFA akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Satgas Pangan Polri, untuk mengawasi penyaluran bansos beras ini.
