Dhaka, Lahatsatu.com – Pemerintah Bangladesh mengambil langkah drastis untuk menghemat energi di tengah ketidakstabilan global akibat konflik di Timur Tengah. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pemangkasan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pembatasan jam operasional toko dan pasar.
Kebijakan ini disetujui dalam rapat kabinet pada Kamis lalu, sebagai upaya menstabilkan pasokan energi di Bangladesh yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, terutama dari wilayah Timur Tengah.
"Kantor-kantor pemerintah kini hanya beroperasi dari pukul 09.00 hingga 16.00 waktu setempat," demikian laporan Reuters, Sabtu (4/4/2026). Selain itu, pasar dan pusat perbelanjaan diwajibkan tutup pada pukul 18.00 untuk mengurangi konsumsi listrik.
Pemerintah juga menginstruksikan pemotongan anggaran publik yang tidak mendesak, termasuk pengurangan konsumsi energi di sektor industri, misalnya dengan membatasi penggunaan lampu berlebihan.
Kementerian Pendidikan Bangladesh juga tengah menyusun panduan baru untuk sistem belajar-mengajar, termasuk opsi penyesuaian jadwal dan peralihan ke kelas daring. Pemerintah juga berencana memberikan insentif berupa pembebasan bea impor bus listrik untuk sekolah, sebagai daya tarik bagi sekolah yang berpartisipasi.
Selain langkah-langkah tersebut, Bangladesh juga membatasi pembelian bahan bakar untuk mengatasi kelangkaan. Jam operasional SPBU juga dipersingkat untuk mencegah panic buying, penimbunan, dan antrean panjang.
"Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa pasokan tetap terbatas, meskipun ada sedikit peningkatan selama hari libur besar," lanjut laporan Reuters.
