Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah terus memacu realisasi program-program prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga Oktober 2025, atau dalam kurun waktu 10 bulan, anggaran yang telah terserap untuk program-program tersebut mencapai Rp 611 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, angka tersebut setara dengan 65,8% dari total pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025, yaitu sebesar Rp 929 triliun.
"Beberapa program prioritas pemerintah tahun 2025 pagunya Rp 929 triliun dan telah dijalankan sebesar Rp 611,7 triliun atau 65,8% dari target," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi November 2025 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/11/2025).
Dana sebesar Rp 611 triliun tersebut dialokasikan untuk 17 program yang terbagi dalam empat kategori utama, yaitu:
- Penguatan & Proteksi Daya Beli: Meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non PNS, dan Program Perumahan.
- Pelayanan Publik: Fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis & penanganan Tuberkulosis (TB), serta revitalisasi rumah sakit dan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
- Stabilisasi Harga & Produksi: Mencakup subsidi non energi (termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat/KUR dan pupuk), subsidi/kompensasi energi, program Lumbung Pangan, serta pengadaan cadangan pangan melalui Bulog.
- Sarana Prasarana Publik & Produktivitas: Meliputi renovasi/revitalisasi sekolah, pembangunan bendungan dan irigasi, preservasi jalan dan jembatan, serta pengembangan kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS).
Realisasi anggaran untuk masing-masing program bervariasi, dengan beberapa program menunjukkan penyerapan yang tinggi, seperti Program Keluarga Harapan (96%) dan Kartu Sembako/BPNT (93%). Sementara itu, program lain seperti Makan Bergizi Gratis masih menunjukkan penyerapan yang lebih rendah (46%). Pemerintah optimis realisasi program prioritas ini akan terus meningkat hingga akhir tahun 2025.
