Ancaman Demo Besar: Pengemudi Ojol dan Taksi Online Tolak Larangan BBM Subsidi

JAKARTA – Asosiasi pengemudi taksi dan ojek online (ojol) mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika pemerintah melarang mereka menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ancaman

Agus sujarwo

Ancaman Demo Besar: Pengemudi Ojol dan Taksi Online Tolak Larangan BBM Subsidi

JAKARTA – Asosiasi pengemudi taksi dan ojek online (ojol) mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika pemerintah melarang mereka menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ancaman ini muncul sebagai respons atas pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyatakan ojol tidak berhak atas BBM subsidi. Pemerintah, menurutnya, memprioritaskan penyaluran BBM subsidi untuk kendaraan umum berpelat kuning.

Ketua Umum Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono, menilai pernyataan Menteri Bahlil sebagai tantangan langsung bagi para pengemudi ojol. "Pernyataan Pak Menteri Bahlil ini menantang kami untuk beraksi. Sejak 2018, Garda telah mendesak pemerintah dan DPR untuk memberikan legalitas resmi kepada pengemudi ojol agar kami diakui sebagai angkutan umum," tegas Igun dalam wawancara, Jumat (29/11). Ia menambahkan, penolakan akses BBM subsidi bagi ojol merupakan hal yang tak dapat diterima. "Jika larangan ini diterapkan, aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia akan tak terhindarkan," ancamnya. Igun berharap Menteri Bahlil dapat memahami kondisi ekonomi para pengemudi ojol, mengingat BBM menyumbang 50-60% dari total pengeluaran mereka.

Ancaman Demo Besar: Pengemudi Ojol dan Taksi Online Tolak Larangan BBM Subsidi
Gambar Istimewa : cdn1.katadata.co.id

Senada dengan Igun, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia), Wiwit Sudarsono, mengatakan dampak larangan penggunaan BBM subsidi akan sangat besar. "Pengemudi ojol rata-rata menghabiskan 3-5 liter BBM per hari," ujarnya dalam wawancara di Trijaya FM. Ia menekankan, banyak pengemudi ojol yang membeli kendaraan secara kredit, sehingga kebijakan ini akan sangat memberatkan. PAS Indonesia berencana melakukan audiensi, lalu mediasi, dan jika gagal, akan melancarkan aksi besar-besaran.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), Taha Syafariel (Ariel), mengungkapkan keheranannya atas keputusan Menteri ESDM. "Seharusnya Kementerian ESDM berkoordinasi dulu dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memahami detail kondisi transportasi berbasis aplikasi ini," kritik Ariel.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar

ads cianews.co.id banner 1