Kuala Lumpur – Gelombang aturan baru di Malaysia mengancam keberadaan YouTube dan Twitter (kini X) di negara tersebut. Pemerintah Malaysia memberlakukan aturan wajib lisensi bagi platform media sosial dan layanan pesan instan dengan lebih dari 8 juta pengguna, berlaku efektif 1 Januari 2025. Aturan ini dimaksudkan untuk membendung lonjakan kejahatan siber.
Menariknya, dua raksasa media sosial lainnya, WeChat dan TikTok, sudah berhasil mengamankan lisensi mereka. Hal ini menempatkan YouTube dan Twitter dalam posisi yang rawan, terancam diblokir jika gagal memenuhi persyaratan dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) menyatakan bahwa platform yang tidak mematuhi aturan lisensi akan diselidiki dan berpotensi menghadapi sanksi. Pernyataan ini disampaikan MCMC berdasarkan laporan Reuters, Jumat (3/1).
Lonjakan konten berbahaya di media sosial pada awal 2024 menjadi pemicu utama penerapan aturan ini. MCMC pun mendesak platform-platform besar, terutama Meta (induk perusahaan Facebook dan Instagram) dan TikTok, untuk meningkatkan pengawasan konten mengingat basis pengguna mereka yang sangat besar di Malaysia. Data dari World Population Review dan Kepios menunjukkan kedua platform ini memiliki jumlah pengguna yang signifikan di negara tersebut. Situasi ini menunjukkan upaya pemerintah Malaysia untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan terkendali.
