lahatsatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menanggapi sorotan tajam publik terkait penetapan desil yang dinilai tidak akurat dan tidak mencerminkan realitas ekonomi masyarakat. Gelombang protes atas klasifikasi tingkat kesejahteraan ini marak disuarakan di berbagai platform media sosial, memicu pertanyaan besar mengenai validitas data pemerintah.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya keras melakukan penyempurnaan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN. Data ini merupakan landasan utama dalam penentuan desil. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengucurkan dana yang tidak sedikit kepada Badan Pusat Statistik BPS untuk program survei tersebut.
"Kami sedang berupaya memperbaiki DTSEN. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk BPS tahun ini," ujar Purbaya di kantornya di Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus 2026.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Purbaya merinci bahwa Kementerian Keuangan menggelontorkan dana fantastis mencapai sekitar Rp 7 triliun lebih sedikit kepada BPS. Anggaran jumbo ini salah satunya dialokasikan untuk program DTSEN dan sensus nasional. Dengan kucuran dana sebesar itu, diharapkan hasil yang diperoleh dapat lebih optimal dan akurat.
"Jadi, untuk DTSEN dan sensus, total anggarannya hampir Rp 7 triliun. Ini mencakup berbagai kebutuhan, cukup banyak. Di awal tahun, mereka meminta penambahan anggaran, dan kami penuhi demi memastikan kualitas DTSEN yang baik," tambahnya.
Purbaya tidak menampik bahwa kesalahan data lumrah terjadi dalam proses survei berskala besar. Namun, ia optimistis bahwa hasil yang akan dikeluarkan BPS pada tahun depan akan jauh lebih baik dan lebih presisi.
"Tahun depan seharusnya data akan lebih baik. Memang wajar jika ada satu atau dua kesalahan dalam survei. Tapi saya sangat berharap tahun depan hasilnya bisa lebih rapi dan akurat," pungkas Purbaya.
