Jakarta – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah berujung pada kerusuhan dan perusakan fasilitas publik, mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kini harus dialihkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.
Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengungkapkan bahwa dampak kerusuhan ini pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kerusakan fasilitas umum dan gedung pemerintahan, yang dibangun dari uang pajak rakyat, akan membebani anggaran negara.
"Perbaikan fasilitas yang rusak membutuhkan dana yang diambil dari pajak rakyat. Masyarakatlah yang pada akhirnya menanggung kerugian ini," ujar Tauhid.
Selain kerugian materi, kerusuhan juga berdampak pada terganggunya pelayanan publik. Proses pengurusan dokumen dan surat-surat penting menjadi terhambat, menyulitkan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.
"Pelayanan publik menjadi tidak optimal. Misalnya, pengurusan surat-surat penting dari kepolisian akan terganggu jika kantor polisi rusak dan arsipnya hancur," jelas Tauhid.
Kerugian terbesar, menurut Tauhid, adalah kerusakan pada benda-benda bersejarah yang memiliki nilai budaya dan sejarah tak ternilai.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, sejak 25 Agustus 2025, terjadi 107 titik aksi demonstrasi di 32 provinsi. Sebagian aksi tersebut berakhir ricuh dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas publik, gedung pemerintahan, DPRD, hingga kantor Polda.
Di Jakarta, kerugian akibat demonstrasi diperkirakan mencapai Rp 80 miliar, meningkat signifikan dari perkiraan awal sebesar Rp 55 miliar. Sementara itu, Kota Solo mencatat kerugian sebesar Rp 13,8 miliar akibat kerusakan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan CCTV.
Kerugian paling besar dilaporkan dari Pekalongan, di mana kerusakan kantor Sekretariat Daerah (Setda) diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Pemerintah Kota Pekalongan masih melakukan perhitungan detail terkait kerusakan tersebut.
"Laporan dari masing-masing dinas dan bagian sudah masuk, kalau dihitung-hitung sekitar Rp 100 miliar, bisa kurang bisa lebih. Bahkan ada potensi bertambah," jelas Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid.
Kerugian ratusan miliar rupiah ini menjadi beban berat bagi negara dan daerah. Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan fasilitas yang rusak dan memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap penyebab kerusuhan dan mencari solusi yang komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
