JAKARTA – Aksi protes sejumlah aktivis yang menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta, berbuntut laporan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, membenarkan adanya laporan tersebut pada Minggu (16/3). Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum, perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan, dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia.
Pelapor, seorang sekuriti Hotel Fairmont berinisial RYR, merasa dirugikan oleh aksi para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Para aktivis ini menolak pembahasan RUU TNI yang dinilai tertutup dan tidak transparan, bertentangan dengan prinsip partisipasi publik.
Berdasarkan video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa aktivis berupaya masuk ke ruang rapat untuk menginterupsi. Mereka kemudian dikeluarkan oleh petugas keamanan. Meski begitu, protes tetap dilakukan di luar ruangan.
Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS dan salah satu anggota koalisi, menyatakan kekhawatirannya terhadap revisi UU TNI. Ia menilai revisi berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan memungkinkan kembalinya dwifungsi TNI. Andrie menekankan ketidaksetujuannya atas proses pembahasan yang tertutup. Ia bersama dua perwakilan koalisi lainnya turut terlibat dalam aksi tersebut. Kejadian ini kini tengah menjadi sorotan, menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.
