Jakarta – Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2), telah berakhir. Namun, ancaman aksi lanjutan masih membayangi. Koordinator BEM SI, Heriyanto, memberikan ultimatum kepada pemerintah: respon tuntutan mahasiswa dalam waktu 48 jam atau siap-siap menghadapi gelombang demonstrasi berikutnya.
"Kita beri waktu 2×24 jam kepada Istana. Jika tidak ada kepastian dialog dan respon terhadap tuntutan kami, aksi lanjutan akan digelar," tegas Heriyanto.

Demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" ini menyuarakan sembilan tuntutan krusial, salah satunya penolakan intervensi Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berikut rincian sembilan tuntutan tersebut:
- Kajian ulang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- Transparansi pembangunan dan pengelolaan pajak negara.
- Evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis.
- Penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai bermasalah.
- Penolakan dwifungsi TNI.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional.
- Penolakan impunitas dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
- Penolakan intervensi Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, hadir menemui para demonstran. Ia menyampaikan bahwa dirinya diutus Presiden Prabowo untuk mendengarkan dan merespon tuntutan mahasiswa. Prasetyo menyatakan pemerintah siap berdialog dan mempelajari tuntutan tersebut. "Pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima dan mempelajari tuntutan ini," ujarnya.
Namun, janji dialog tersebut belum cukup meyakinkan BEM SI. Ultimatum 48 jam menjadi penentu apakah pemerintah serius merespon aspirasi mahasiswa atau akan kembali dihadapkan pada gelombang demonstrasi yang lebih besar. Bola kini berada di pihak pemerintah.