Bekasi – PT TRPN berpotensi menghadapi sanksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, Minggu (2/2). Perusahaan tersebut telah dipanggil dan mengakui pelanggaran pemanfaatan ruang laut.
Doni menjelaskan, perwakilan PT TRPN telah memenuhi panggilan KKP pada 31 Januari 2025 untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran reklamasi dan pemanfaatan ruang laut. Dalam pemeriksaan, perusahaan mengakui telah melakukan pelanggaran dengan luas lebih dari 76 ribu hektare, termasuk memanfaatkan ruang laut tanpa izin yang sesuai.
Sebagai konsekuensi, PT TRPN diwajibkan untuk memulihkan kondisi lingkungan, termasuk membongkar pagar bambu yang telah terpasang. Perusahaan juga harus menyerahkan penghitungan nilai investasi yang akan menjadi dasar perhitungan denda. Penyerahan data tersebut dijadwalkan pada 6 Februari 2025.
Sebelumnya, kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, telah menyampaikan permohonan maaf atas pembangunan pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, jika dianggap melanggar ketentuan. Permintaan maaf ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang menyebut reklamasi tersebut tidak sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deolipa menyatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan inisiatif PT TRPN pasca penataan Tempat Pelelangan Ikan Pal Jaya, dan dilakukan atas permintaan Pemprov Jabar. Namun, ia mengakui adanya pelanggaran aturan dalam proses pembangunan tersebut.
