Jakarta, 8 Januari 2024 – Desas-desus pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pasca penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung dibantah oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan hingga kini belum ada pembahasan internal partai terkait pergantian posisi Sekjen. Ia menekankan bahwa penentuan susunan pengurus partai sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. "Itu kewenangan Ibu Megawati," tegas Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).
Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait perkara Harun Masiku. Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses penyidikan. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan upaya menghalangi proses penyidikan. KPK telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2023.
Kasus ini bermula dari dugaan suap Harun Masiku, mantan caleg PDIP yang hingga kini masih buron, kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar ditetapkan sebagai pengganti Nazaruddin Kiemas yang telah meninggal dunia. Wahyu Setiawan telah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama lima tahun. Dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku mencapai Rp 850 juta.
