JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan biaya transaksi elektronik, termasuk QRIS, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai tahun 2025. Kenaikan ini dari tarif sebelumnya 11%. Namun, tidak semua transaksi akan dikenakan pajak. Aturan detailnya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022.
Kenaikan PPN menjadi 12% berlaku untuk hampir semua barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan PPN 11%, kecuali beberapa komoditas kebutuhan pokok seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri. Untuk ketiga komoditas tersebut, pemerintah menanggung tambahan 1% PPN, sehingga harga jual tetap. Sementara itu, barang-barang kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gabah, dan sayur-mayur tetap bebas PPN.
Di sisi lain, kasus penipuan finansial berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia meningkat drastis. PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mencatat lonjakan mencapai 1.550% sejak 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian akibat kejahatan finansial, terutama penipuan, mencapai Rp2,5 triliun hingga kuartal I 2024.
Sementara itu, penundaan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bukan karena masalah kesehatan. Seskab Mayor TNI Teddy Indra Wijaya menjelaskan, penundaan tersebut dikarenakan Presiden Prabowo harus segera kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan tugas kenegaraan. Kondisi kesehatan Presiden Prabowo dikonfirmasi dalam keadaan baik.
Di tengah kabar tersebut, bursa saham Wall Street ditutup positif pada perdagangan Jumat (20/12) lalu. Hal ini didorong oleh rilis data inflasi Amerika yang menunjukkan penurunan harga. Indeks S&P 500, Nasdaq Composite, dan Dow Jones Industrial Average mengalami kenaikan signifikan.
