Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serius dalam upaya menangkal hoaks dan konten berbahaya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Kominfo bekerja sama dengan perusahaan teknologi ternama seperti Meta, Google, TikTok, dan lainnya untuk memberantas konten-konten bermuatan ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah.
Menteri Kominfo, Budi Arie, menegaskan bahwa platform digital dan media sosial akan diminta untuk menghapus konten yang melanggar aturan. "Bila konten mengandung ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan segala dan lain-lainnya itu maka akan kami takedown," tegas Budi di Kantor Kominfo, Kamis (3/10).
Kominfo juga mewaspadai penyebaran konten deepfake AI yang semakin canggih. Deepfake memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat gambar, audio, dan video palsu yang sangat mirip dengan aslinya.
"Antisipasi bisa dilakukan dengan memberikan edukasi pada masyarakat terkait pemalsuan-pemalsuan yang mungkin muncul di ruang digital. Selain itu, kerja sama dengan sejumlah platform memudahkan tindak lanjut Kominfo dalam memberantas jenis konten deep fake tersebut," jelas Budi.
Kominfo telah bekerja sama dengan TikTok untuk menghapus konten deepfake yang beredar. "Bisa langsung kita minta ke Tiktok. Kemarin ini dipalsukan juga, tapi kita cepat tanggap," ujar Budi.
Selain pengawasan langsung, Kominfo juga membentuk Satgas Anti-Hoaks yang melibatkan perwakilan Kemenkominfo dan platform digital seperti Meta Group (Instagram, Facebook, WhatsApp), Google (YouTube), TikTok, dan SnackVideo.
"Jadi momentum hari ini adalah momentum kita akan bersepakat ya dengan platform yang hadir untuk membentuk Satgas di mana platformnya juga terlibat dalam Satgas ini secara aktif," ungkap Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo, Prabunindya Revta Revolusi.
Langkah Kominfo ini diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang aman dan bersih dari konten-konten berbahaya menjelang Pilkada 2024.
