Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Posisi ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pakar politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, melihat bahwa koalisi pendukung Prabowo sebelumnya bisa saja mengubah komposisi pimpinan DPR melalui revisi UU MD3. Namun, tujuh partai pendukung Prabowo yang lolos ke parlemen, yang dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, telah mencapai kesepakatan dengan PDIP untuk saling mendukung.
"Dengan tidak direvisinya UU MD3, artinya sudah ada kesepakatan saling mendukung antara KIM Plus dan PDIP," ujar Ujang.
Aturan UU MD3 saat ini memberikan kursi Ketua DPR kepada partai dengan suara terbanyak. PDIP, sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024, berhak atas posisi tersebut.
Ujang melihat pelantikan Puan sebagai Ketua DPR untuk periode kedua sebagai langkah awal koalisi Prabowo-PDIP. Menurutnya, PDIP kemungkinan besar akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran di masa depan.
"Puan mendapat dukungan menjadi Ketua DPR, dan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo. Itu kalkulasi sederhananya," tambah Ujang.
Namun, Ujang juga berpendapat bahwa posisi ideal PDIP adalah berada di luar pemerintahan sebagai oposisi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol.
"Jika PDIP bergabung ke koalisi Prabowo, maka pihak oposisi ada di luar parlemen. Yakni mahasiswa, akademisi, dan publik," kata Ujang.
Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai posisi politik PDIP ke depan sangat bergantung pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Hal terpenting dari semua itu adalah check and balances perlu dikuatkan antara tiga lembaga kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk lima tahun ke depan," ujar Wasisto.
Sementara itu, PDIP membantah adanya hubungan antara wacana revisi UU MD3 dengan posisi Puan. Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menegaskan bahwa wacana tersebut tidak pernah dipertimbangkan.
"Memang tidak ada wacana revisi UU MD3 kok," kata Chico.
Chico juga menyatakan bahwa pembicaraan mengenai potensi PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran belum pernah dibahas. "Hanya akan kami sampaikan ketika sudah menjadi keputusan," tegasnya.
