Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mempertimbangkan untuk menerapkan batasan usia minimum bagi pengguna media sosial. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi anak-anak dari potensi dampak negatif ruang digital yang tidak sehat.
Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabu Revolusi, mengungkapkan bahwa Kominfo terinspirasi oleh langkah pemerintah Australia yang tengah menyusun undang-undang untuk membatasi akses anak-anak ke media sosial.
"Kami sedang mengkaji kemungkinan untuk membuat regulasi terkait batasan usia di media sosial. Namun, apakah regulasi tersebut akan sampai pada pembatasan usia, masih perlu dikaji lebih lanjut," ujar Prabu kepada wartawan di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (13/9).
Sebelumnya, Kominfo sempat berencana membentuk Dewan Media Sosial untuk melindungi anak dari kekerasan dan perundungan di dunia digital. Rencana ini muncul berdasarkan rekomendasi dari UNESCO dalam program Child Online Protection. Dewan ini direncanakan akan terdiri dari berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, dan pelaku industri. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut konkret terkait pembentukan Dewan Media Sosial.
"Belum ada perkembangan terbaru mengenai Dewan Media Sosial," kata Prabu.
Di sisi lain, pemerintah Australia tengah menyusun undang-undang yang melarang anak-anak menggunakan media sosial. Rencananya, undang-undang ini akan diberlakukan tahun ini. Usia minimum yang diusulkan untuk mengakses platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok diperkirakan antara 14 hingga 16 tahun. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa ia lebih cenderung untuk memblokir pengguna di bawah usia 16 tahun.
Dalam beberapa bulan mendatang, pemerintah Australia akan melakukan uji coba verifikasi usia. Namun, para ahli meragukan efektivitas pembatasan usia online secara teknis.
