Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak harga energi global. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi lonjakan anggaran subsidi BBM yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga menyebabkan defisit fiskal yang diperkirakan mencapai Rp 210-340 triliun.
Namun, Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menilai bahwa kebijakan WFH kemungkinan tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan konsumsi BBM secara keseluruhan. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang menyeluruh, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Sementara penerapan WFH relatif mudah dilakukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sektor swasta menghadapi tantangan yang lebih besar.
"Pengurangan energi akan terasa jika WFH dijalankan efektif oleh swasta. Jika hanya pemerintah, jumlahnya sedikit, karena penggerak ekonomi utama adalah swasta," ujar Tauhid.
Menurut Tauhid, sektor swasta akan kesulitan menerapkan WFH satu hari seminggu karena berpotensi menurunkan produktivitas perusahaan. Selain itu, tidak semua sektor atau jenis pekerjaan cocok dengan sistem kerja WFH. Memaksakan kebijakan ini pada sektor swasta justru dapat menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.
"Swasta sulit mengurangi hari kerja karena akan mengurangi waktu efektif bekerja. Roda ekonomi masyarakat ada pada sektor swasta, yang bergerak ke pabrik, industri, dan berbagai tempat," tegasnya.
Senada dengan Tauhid, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa WFH tidak akan efektif mengurangi konsumsi BBM jika tidak disertai perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi pribadi.
"WFH tidak efektif tanpa menggeser perilaku masyarakat ke transportasi publik. Jika masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk belanja atau mengantar anak sekolah, konsumsi BBM tidak akan turun signifikan," jelas Bhima.
Sebagai alternatif, Bhima menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi transportasi publik. Dengan demikian, masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan secara signifikan. Meskipun memerlukan anggaran tambahan untuk subsidi transportasi, langkah ini dinilai lebih efektif dalam mengurangi beban subsidi BBM secara keseluruhan.
"Sebaiknya ada subsidi transportasi publik Rp 1 per perjalanan," pungkasnya.
