Hanoi – Pemerintah Vietnam menerapkan aturan ketat penggunaan internet dan media sosial lewat Dekrit 147 yang berlaku sejak 25 Desember lalu. Langkah ini menuai kecaman luas karena dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Dekrit tersebut memberikan otoritas lebih besar kepada pemerintah untuk mengawasi aktivitas online warga negara dengan dalih keamanan nasional dan ketertiban umum. Aturan baru ini memberlakukan sejumlah kewajiban bagi perusahaan teknologi seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, serta platform gim. Salah satu poin pentingnya adalah pembatasan waktu bermain gim online, maksimal satu jam per sesi dan tiga jam per hari.
Patricia Gossman, Direktur Asosiasi Asia di Human Rights Watch, mengecam keras kebijakan ini. Ia menilai Dekrit 147 sebagai alat represif pemerintah untuk membungkam kritik terhadap Partai Komunis Vietnam. "Pemerintah Vietnam menganggap setiap kritik sebagai ancaman keamanan nasional. Aturan ini akan semakin mempermudah mereka menekan perbedaan pendapat," tegas Patricia.
Kritik serupa datang dari berbagai kalangan. Para aktivis dan mantan tahanan politik menilai pembatasan akses internet sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam kebebasan berpikir. Aturan ini juga berdampak signifikan pada para influencer dan streamer yang menggantungkan penghasilan dari media sosial. Mereka kini harus berhitung dengan risiko yang lebih besar dalam menjalankan aktivitasnya di dunia maya.
Dang Thi Hue, seorang aktivis lokal dengan 28 ribu pengikut di Facebook, melihat kebijakan ini sebagai upaya membungkam suara-suara yang kritis terhadap pemerintah. Sementara itu, Le Anh Hung, mantan tahanan politik, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan dasar. "Tak seorang pun ingin dipenjara, jadi jelas beberapa aktivis akan lebih berhati-hati dan takut," ujarnya.
Pembatasan akses media sosial di Vietnam sebenarnya telah berlangsung beberapa bulan terakhir. Pada Oktober lalu, blogger independen Duong Van Thai dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan propaganda anti-negara. Langkah ini semakin menguatkan kekhawatiran akan semakin sempitnya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Vietnam.
