Jakarta, 17 Oktober 2023 – Sejak hari ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi berlaku. Hal ini menjadi momen penting bagi pelaku usaha di Indonesia untuk meningkatkan keamanan data masyarakat. Microsoft Indonesia hadir dengan solusi yang membantu perusahaan mematuhi persyaratan UU PDP, baik sebagai pemroses data maupun pengendali data.
"Meskipun aturan turunan dan lembaga pengawas UU PDP belum ada, ini adalah titik awal bagi pelaku usaha untuk serius memperhatikan perlindungan data," ujar Panji Wasmana, National Technology Officer Microsoft Indonesia. "Tidak bisa lagi hanya meminta maaf jika terjadi kebocoran data," tegasnya.
Microsoft menekankan tiga langkah penting bagi pelaku usaha:
- Memahami UU PDP dan dampaknya: Pahami isi UU PDP dan bagaimana aturan tersebut berdampak pada bisnis Anda.
- Melakukan assessment: Evaluasi proses perlindungan data pribadi yang sudah diterapkan di perusahaan Anda.
- Menetapkan sistem perlindungan data: Buat sistem perlindungan data pribadi yang menyeluruh dan efektif.
Untuk membantu perusahaan dalam proses assessment, Microsoft bekerja sama dengan Ernst & Young Indonesia (EY) menghadirkan "Premium Assessment Template for Indonesia’s PDP Law in Microsoft Purview Compliance Manager". Template ini membantu menyederhanakan proses kepatuhan, termasuk terhadap UU PDP, dengan mengotomatiskan tugas-tugas penting dan membantu proses pengawasan.
Selain assessment, Microsoft juga menawarkan solusi untuk implementasi privasi dan keamanan data, pengembangan talenta, dan pengelolaan DSAR (Permintaan Akses Subjek Data). Alat peningkatan privasi (Privacy Enhancing Tools/PET) juga tersedia untuk membantu perusahaan membangun sistem perlindungan data yang komprehensif.
Dengan hadirnya UU PDP, Microsoft berharap perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam melindungi data pribadi masyarakat. Solusi yang ditawarkan Microsoft diharapkan dapat membantu perusahaan mencapai kepatuhan terhadap UU PDP dan membangun kepercayaan dari konsumen.
