Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) bersiap menyelesaikan investigasi terkait dugaan komersialisasi gelar doktoral Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada akhir bulan ini.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkoso, mengungkapkan bahwa tim investigasi telah dibentuk dan nama-namanya telah diajukan ke Senat Akademik UI. "Kami sudah ajukan nama (timnya) ke Senat Akademik. Tunggu persetujuan dari SA (Senat Akademik), baru timnya bisa bergerak," ujar Harkristuti.
Harkristuti menjelaskan bahwa target investigasi ini adalah 30 Oktober 2023. Ia juga tidak menampik kemungkinan pencabutan gelar doktor Bahlil jika terbukti ada pelanggaran aturan. "Kalau terbukti bahwa itu diberikan tidak dengan sepatutnya, bisa (dicabut gelarnya). Itu tugas Komite Satu Dewan Guru Besar dan Senat Akademik tadi untuk mengawasi," tegasnya.
Pembentukan tim investigasi ini merupakan respons atas permintaan dari para alumni UI yang memprotes kemudahan yang diterima Bahlil dalam meraih gelar doktor. Alumni UI menilai Bahlil menyelesaikan studi doktoral hanya dalam waktu setahun delapan bulan, tanpa proses penelitian yang mendalam dan standar akademik yang ketat.
"Menurut kami komersialisasi gelar doktor, seperti penurunan kualitas penelitian, adalah devaluasi gelar doktor di mata masyarakat internasional, dan ketidakadilan bagi mahasiswa yang menjalani proses yang sama," tulis petisi yang dipublikasikan di change.org.
Petisi ini telah mengumpulkan lebih dari 3.000 tanda tangan hingga Jumat (18/10) siang. Tim investigasi yang dibentuk UI terdiri dari tujuh hingga sembilan orang, yang berasal dari Senat Akademik dan Dewan Guru Besar.
