lahatsatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini semakin gencar mengawasi kepatuhan para pembayar pajak di Tanah Air. Langkah tegas ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 yang menjadi pedoman baru pengawasan kepatuhan wajib pajak. Melalui aturan tersebut, otoritas pajak memperkenalkan dua pendekatan utama dalam mengumpulkan data ekonomi demi meningkatkan kepatuhan: metode lapangan yang tradisional dan metode non-lapangan yang memanfaatkan teknologi mutakhir.
Pendekatan non-lapangan menjadi sorotan utama karena memanfaatkan kecanggihan teknologi digital dan berbagai sarana administrasi yang tersedia, tanpa perlu kunjungan fisik langsung ke lokasi. DJP kini dibekali kemampuan seperti remote sensing atau sistem penginderaan jarak jauh, web scraping untuk mengekstrak data spesifik dari situs web, hingga pemanfaatan informasi dari berbagai platform media. Ini menandakan era baru pengawasan pajak yang lebih canggih dan menyeluruh.
Namun, bukan berarti metode konvensional dikesampingkan. Pengawasan lapangan tetap menjadi pilar penting. Petugas pajak akan aktif mendatangi tempat tinggal, lokasi usaha, atau tempat kegiatan wajib pajak dan pihak terkait lainnya. Tujuannya jelas, untuk mengidentifikasi subjek dan objek pajak yang mungkin belum terdaftar. Selain itu, DJP juga memperkuat jaringannya melalui kegiatan visitasi, penyisiran,
