lahatsatu.com – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI atau yang dikenal sebagai IDClear tengah bersiap melangkah jauh dari peran tradisionalnya. Lembaga ini kini berambisi menjadi pusat pengelolaan risiko dan agunan utama bagi seluruh sektor keuangan nasional. Transformasi ambisius ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang mendorong integrasi dan efisiensi pasar.
Direktur Utama KPEI Antonius Herman Azwar dalam sebuah pertemuan media di Jakarta mengungkapkan, selama ini KPEI berperan sebagai Central Counterparty CCP di pasar modal. Namun ke depan, pandangan mereka melampaui itu. KPEI tidak hanya akan menjadi penyedia kliring atau manajemen risiko untuk pasar modal saja, melainkan akan menjadi hub pengelolaan agunan yang menghubungkan pasar modal pasar uang dan sektor perbankan secara menyeluruh.
Perubahan besar ini diharapkan membawa dampak positif signifikan. Antonius Azwar menjelaskan, transformasi KPEI bertujuan untuk memangkas ongkos transaksi meningkatkan efisiensi pasar memperkuat likuiditas serta mengurangi fragmentasi risiko yang ada. KPEI berkomitmen penuh untuk mengadopsi standar dan kepatuhan internasional agar diakui sebagai lembaga CCP global.
Untuk mewujudkan visi tersebut KPEI saat ini tengah memodernisasi sistem kliring dan manajemen risikonya agar sesuai dengan standar global terkini. Langkah ini krusial untuk memastikan konektivitas yang mulus antara pasar keuangan domestik dan internasional. Antonius Azwar menegaskan bahwa KPEI sedang menyiapkan berbagai "colokan" agar investor luar atau negara lain dapat dengan mudah terhubung.
Selain itu KPEI juga aktif mendorong pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing PUVA. Fokusnya adalah menciptakan instrumen yang lebih beragam dan likuid mekanisme pembentukan harga yang efisien serta peningkatan kapasitas para pelaku pasar. KPEI bahkan sedang menjalin komunikasi dengan CCP global untuk mendapatkan pengakuan sebagai penjamin PUVA di kancah internasional.
Perkembangan positif terlihat pada keanggotaan PUVA dalam mekanisme CCP KPEI yang telah meningkat dari delapan menjadi sepuluh institusi. Beberapa calon anggota dari bank asing juga menunjukkan minat dan sedang menunggu pengakuan sistem KPEI secara global.
Di sisi lain layanan triparty agent repo TPR Repo untuk transaksi repurchase agreement repo Surat Berharga Negara SBN telah beroperasi penuh. Skema ini dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan Bank Indonesia BI dalam memfasilitasi transaksi repo SBN di luar bank-bank primary dealer. KPEI kini gencar mengajak bank-bank yang belum berstatus primary dealer yang jumlahnya mencapai 19 bank untuk turut serta memanfaatkan mekanisme ini. Meskipun belum ada regulasi wajib KPEI terus berupaya keras agar seluruh bank dapat bergabung dalam sistem ini.
