lahatsatu.com – Harapan baru menyelimuti Pulau Belitung setelah Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan dukungan penuh terhadap penerbitan Peraturan Presiden atau Perpres. Regulasi krusial ini digadang-gadang menjadi jawaban atas carut-marut legalitas penambangan timah oleh masyarakat setempat. Kehadiran Perpres dianggap sangat mendesak untuk kembali menggerakkan roda ekonomi dan aktivitas pertambangan rakyat yang sempat terhenti akibat belitan aturan.
Legislator dari daerah pemilihan Bangka Belitung ini mengungkapkan bahwa proses penerbitan Perpres kini hanya tinggal menunggu penomoran resmi. Sebelumnya, serangkaian pertemuan intensif telah dilakukan antara PT Timah bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, dan persetujuan pun telah dikantongi dari Menteri ESDM. Bambang Patijaya sendiri mengaku terus memantau perkembangan dan turut menyumbangkan gagasan inti pada substansi Perpres tersebut.
Inti dari Perpres ini, jelas Bambang Patijaya, adalah pemberian kelonggaran khusus selama satu tahun kepada PT Timah. Kelonggaran ini memungkinkan PT Timah untuk membeli timah yang diproduksi oleh masyarakat, meskipun berada di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dimilikinya. "Dalam Perpres itu akan ada pengecualian bahwa PT Timah diperbolehkan membeli timah masyarakat di luar RKAB dan IUP-nya dalam jangka waktu satu tahun," terang Bambang Patijaya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).
Selama periode transisi satu tahun tersebut, PT Timah memiliki kewajiban menuntaskan seluruh aspek administratif teknis terkait IUP dan melakukan penyesuaian RKAB. Tujuannya agar mekanisme pembelian timah masyarakat di masa mendatang dapat berjalan
