lahatsatu.com – Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara Indonesia, akhirnya angkat bicara terkait klaim fantastis bahwa Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berhasil mengelola devisa senilai US$ 10,5 miliar, setara lebih dari Rp162 triliun, hanya dalam waktu sebulan lebih. Pernyataan mengejutkan yang sebelumnya dilontarkan Presiden Prabowo Subianto ini, kini mendapat penjelasan detail dari Rosan. Ia menegaskan, angka jumbo tersebut bukan sekadar klaim, melainkan hasil nyata dari sistem integrasi data ekspor yang baru diimplementasikan pemerintah sejak awal Juni 2026.
Melalui sistem terpadu ini, pemerintah kini memiliki kemampuan untuk mengonsolidasikan seluruh data ekspor dari berbagai kementerian dan lembaga. Mulai dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, semua informasi kini terhimpun dalam satu platform. "Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli, tepatnya per minggu lalu, kita sudah bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian," terang Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin 20 Juli 2026.

Sebelumnya, data ekspor tersebar di masing-masing instansi, menyebabkan sulitnya pemantauan komprehensif. Kini, seluruh aktivitas ekspor dapat diawasi secara menyeluruh, mencakup volume ekspor, pelabuhan keberangkatan, pembayaran bea dan pajak, hingga harga yang dilaporkan oleh para eksportir.
Salah satu temuan paling signifikan dari sistem baru ini terungkap dari ekspor produk kelapa sawit. Rosan membeberkan adanya disparitas mencolok antara harga yang dideklarasikan eksportir dengan indeks harga pasar acuan. Selama ini, terdapat selisih yang cukup besar, menunjukkan potensi kerugian bagi negara. "Biasanya itu antara declared price, jadi harga yang dideklarasi pada saat penjualan itu, dan indeks itu selama ini ternyata selalu ada gap," ungkapnya.
Berkat penerapan sistem pemantauan ini, Rosan menyebut bahwa selisih harga tersebut kini mulai menyempit secara drastis. Pemerintah juga telah memasang mekanisme notifikasi dini yang akan memberikan peringatan otomatis apabila terdeteksi indikasi perbedaan data atau harga yang tidak wajar. "Nah, sekarang semenjak kemarin kita mulai berlakukan, gap yang tadinya average kurang lebih 30% lebih itu, sekarang sudah dengan indeks ini sudah berdekatan. Sudah sangat berdekatan," imbuhnya.
Pada tahap awal implementasi, fokus utama evaluasi ditujukan pada tiga komoditas strategis: batu bara, kelapa sawit, serta ferroalloy beserta produk turunannya. Apabila ditemukan anomali atau ketidaksesuaian data, informasi tersebut akan segera dilimpahkan kepada instansi terkait, seperti Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, atau Kementerian Perdagangan, untuk ditindaklanjuti. "Jadi dengan itu kita tahu dari dermaga mana saja mereka berjalan, kemudian volumenya berapa, pembayaran beanya berapa, pajaknya berapa. Nah, jadi kita bisa bandingkan, oh kok ada gap-gap di sini," pungkas Rosan.




