lahatsatu.com – Pemerintah kini tengah berpacu dengan waktu untuk menutup celah kekurangan penerimaan negara. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa hingga periode November hingga Desember 2026, negara masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 514 triliun guna memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis Kementerian Keuangan, capaian penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 1.796,8 triliun. Angka tersebut baru merepresentasikan sekitar 76,2 persen dari total target yang telah ditetapkan. Jika melihat proyeksi akhir tahun (outlook), pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 2.310,8 triliun, atau setara dengan 98 persen dari total target APBN 2026 yang sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Jakarta Pusat, Suahasil mengakui bahwa tantangan yang dihadapi otoritas pajak sangatlah besar. Mengumpulkan dana dalam skala ribuan triliun bukanlah perkara ringan, terlebih dengan sisa waktu yang semakin menipis di penghujung tahun.
"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun, dan masih ada kekurangan Rp 514 triliun yang harus dikejar oleh rekan-rekan di sektor pajak," ujar Suahasil dengan nada serius.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kekurangan dana tersebut sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan program pemerintah. Seluruh dana yang terkumpul dari pajak akan dialokasikan kembali untuk membiayai belanja negara yang menyentuh berbagai sektor kepentingan publik. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan media untuk turut menyosialisasikan pentingnya kepatuhan pajak.
Menanggapi situasi tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan upaya ekstra atau extra effort selama dua bulan terakhir ini. Fokus utama DJP adalah mengoptimalkan potensi dari berbagai sektor ekonomi yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan besar.
Sektor-sektor yang menjadi incaran utama meliputi perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, hingga transportasi dan pergudangan. Selain itu, sektor ekonomi digital juga akan menjadi perhatian khusus untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi di ruang siber memberikan kontribusi yang adil bagi kas negara.
"Kami akan terus memantau kewajiban dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kami juga ingin memastikan adanya kesetaraan lapangan bermain (level playing field) antara sektor ekonomi digital dengan sektor konvensional," tegas Bimo.
Untuk mencapai target tersebut, DJP tidak hanya mengandalkan pengawasan rutin, tetapi juga akan memperkuat tindakan penegakan hukum (enforcement), audit, hingga penyelidikan penagihan. Pemanfaatan teknologi melalui sistem Coretax juga akan dioptimalkan dengan mengintegrasikan data dari berbagai pihak ketiga, mulai dari institusi perbankan, lembaga keuangan, hingga data dari pemerintah daerah dan asosiasi bisnis. Strategi berbasis data ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran pajak dan memastikan target APBN 2026 dapat tercapai secara maksimal.
