lahatsatu.com – Rencana besar pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau yang lebih dikenal dengan layanan Whoosh kini tengah memasuki fase krusial. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi bahwa proses pengalihan saham dari konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah masih terus berjalan dengan pengawasan ketat.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus pada tahap uji tuntas atau due diligence. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek keuangan, hukum, dan operasional proyek kereta cepat tersebut telah diperiksa secara mendalam. Target ambisius telah ditetapkan, di mana proses uji tuntas ini diharapkan dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2026 mendatang.
"Proses uji tuntas ini kami targetkan selesai pada Desember 2026," ujar Evita dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Pusat.
Selain melakukan pemeriksaan menyeluruh, pemerintah juga tengah bergerak cepat dalam menyiapkan payung hukum. Sebuah rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sedang disusun sebagai landasan legalitas pengalihan saham tersebut. Menariknya, penyusunan regulasi ini dilakukan secara paralel dengan proses uji tuntas. Tujuannya agar substansi atau temuan yang didapatkan selama pemeriksaan lapangan nantinya dapat langsung diintegrasikan untuk memperkuat isi dari Perpres tersebut.
Proses transisi kepemilikan ini bukanlah perkara sederhana karena melibatkan banyak pihak strategis. Selain Kemenkeu, proses ini juga melibatkan Badan Pengaturan (BP) BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta Kementerian Perhubungan. Guna memastikan transparansi dan keamanan hukum, pemerintah juga menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping.
Salah satu pertanyaan besar yang muncul di tengah masyarakat adalah mengenai nasib utang pembangunan Whoosh kepada China Development Bank (CDB). Evita menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menghormati seluruh perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani sebelumnya. Ia menjamin bahwa segala langkah strategis terkait pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Mengenai operasional, pemerintah memberikan jaminan bahwa proses pengalihan saham ini tidak akan mengganggu layanan kereta cepat Whoosh kepada masyarakat. Pengguna diharapkan tetap dapat menikmati layanan tanpa kendala teknis maupun administratif selama masa transisi ini.
Sebagai catatan, saat ini struktur kepemilikan KCIC terdiri dari konsorsium PSBI yang memegang 60% saham, yang beranggotakan PT KAI, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PTPN. Sementara itu, 40% sisanya dimiliki oleh konsorsium asal China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Rencana pengalihan saham BUMN ke pemerintah ini nantinya akan dikelola melalui skema special mission vehicle (SMV) di bawah naungan Kemenkeu sebagai bagian dari penataan aset negara.
