lahatsatu.com – Dinamika politik nasional yang tengah memanas pasca mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak agar seluruh elemen bangsa segera mengalihkan fokus dari hiruk-pikuk politik kembali ke agenda utama pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah perkara mudah. Untuk mencapai angka tersebut, Indonesia memerlukan fondasi yang kokoh berupa stabilitas politik, kepastian regulasi, serta kerja nyata dari seluruh jajaran kementerian, terutama yang mengelola sektor ekonomi.
Ma’ruf menegaskan bahwa momentum transisi politik ini harus segera diselesaikan melalui jalur konstitusional agar tidak berlarut-larut. Ia berharap, mulai Januari 2027, seluruh energi bangsa tidak lagi habis untuk berdebat di ranah politik, melainkan dialokasikan untuk memperkuat sektor industri, menarik aliran investasi asing, dan yang paling krusial adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
"Sudah saatnya kita berhenti terjebak dalam pergulatan politik yang tidak berujung. Setelah mekanisme konstitusional selesai, semua pihak harus kembali ke meja kerja untuk membangun ekonomi dan memperkuat industri nasional," ujar Ma’ruf dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, dunia usaha saat ini berada dalam kondisi yang sangat kompetitif di kancah global. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan menjadi ancaman serius karena dapat menghambat pengambilan keputusan investasi. Proyek-proyek industri skala besar, yang biasanya membutuhkan perencanaan jangka panjang dan pendanaan masif, sangat sensitif terhadap risiko politik.
Investor tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga menghitung risiko stabilitas, konsistensi aturan pemerintah, biaya energi, hingga kecepatan birokrasi dalam mengambil keputusan. Jika perhatian pemerintah terlalu tersita oleh konflik politik, Indonesia berisiko kehilangan momentum emas untuk menarik modal, sementara negara-negara pesaing di kawasan terus bergerak agresif menjemput investasi.
Sebagai referensi, Ma’ruf mengajak pemerintah untuk mencontoh ketahanan institusi di Jepang. Di negara tersebut, meskipun dinamika politik sangat dinamis dengan pergantian perdana menteri atau perubahan koalisi yang sering terjadi, birokrasi ekonomi dan agenda industrialisasi mereka tetap berjalan stabil tanpa gangguan berarti.
Ia menekankan pentingnya membangun ketahanan kelembagaan di Indonesia agar mesin ekonomi tetap menderu meski konfigurasi kekuasaan berubah. Para menteri ekonomi diharapkan mampu menjaga kesinambungan kebijakan sehingga setiap pergantian pejabat tidak menyebabkan kebijakan harus dimulai kembali dari nol. Investor membutuhkan kepastian arah, bukan ketidakpastian yang terus-menerus.
