lahatsatu.com – Pemerintah telah menyiapkan skema baru dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang sering kali mengharuskan pekerja mengantre di kantor pos, penyaluran bantuan kali ini akan dilakukan sepenuhnya melalui transfer langsung ke rekening bank masing-masing penerima. Langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi bantuan menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin mendorong inklusi keuangan di mana seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja, memiliki akses terhadap layanan perbankan.
"BSU biasanya memang ditransfer, tidak lagi melalui kantor pos. Sesuai arahan Presiden, semua masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas diharapkan sudah memiliki rekening bank sendiri agar penyaluran bisa dilakukan secara langsung," ujar Airlangga saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat.
Untuk periode 2026, bantuan ini akan diberikan dengan total sebesar Rp 900.000. Dana tersebut merupakan akumulasi dari subsidi sebesar Rp 300.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut. Pemerintah menjadwalkan pencairan dana bantuan ini akan dilakukan pada rentang waktu November hingga Desember 2026 melalui jaringan Bank Himbara.
Agar bantuan ini dapat diterima dengan lancar, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mempertegas aturan main melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Dalam regulasi terbaru tersebut, terdapat beberapa kriteria ketat bagi para pekerja yang berhak menerima subsidi ini.
Pertama, penerima wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid. Kedua, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026. Ketiga, terdapat batasan penghasilan, di mana penerima adalah mereka yang memiliki gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau setara dengan nilai UMP/UMK setempat.
Penting untuk dicatat bahwa besaran gaji yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup upah pokok serta tunjangan tetap. Bagi pekerja di daerah yang memiliki standar UMK di atas Rp 3,5 juta, maka batas upah akan disesuaikan dengan nilai UMK tersebut melalui mekanisme pembulatan.
Namun, pemerintah juga memberikan batasan tegas mengenai siapa yang tidak berhak menerima bantuan ini. BSU 2026 dipastikan tidak akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan sistem transfer langsung ini, diharapkan para buruh dan pekerja dapat menerima hak mereka tanpa kendala birokrasi yang rumit.
