lahatsatu.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah tegas untuk meredam gejolak harga beras di pasar domestik. Sebagai upaya konkret, Bapanas resmi menambah alokasi pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada Perum Bulog sebanyak 100 ribu ton. Langkah strategis ini diambil guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman dan harga tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat hingga penghujung tahun.
Hingga saat ini, realisasi program penyaluran beras SPHP telah menyentuh angka 1,35 juta ton. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa kondisi logistik pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang sangat aman. Hal ini didukung oleh ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) yang mencapai angka fantastis, yakni 4,5 juta ton.

Andriko menyatakan bahwa dengan cadangan yang melimpah, pemerintah memiliki amunisi yang cukup untuk melakukan intervensi pasar. Ia menginstruksikan agar stok beras CBP yang ada di gudang Bulog segera didistribusikan ke masyarakat. "Ini saatnya kita keluarkan cadangan tersebut. Tambahan 100 ribu ton beras SPHP ini akan dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas hingga akhir tahun nanti," ujar Andriko dalam keterangan resminya.
Ia juga memberikan instruksi khusus agar penyaluran beras ini diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang harga beras mediumnya sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Intervensi ini bertujuan untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang biasanya meningkat menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga pangan di momen-momen krusial tersebut.
Jika menilik rekam jejak penyaluran, pemerintah telah bergerak secara bertahap. Pada awal tahun, yakni Januari hingga Februari, sebanyak 221,05 ribu ton beras telah dikucurkan. Kemudian, pada periode Maret hingga September, angka tersebut melonjak menjadi 828 ribu ton. Memasuki awal Oktober hingga minggu ketiga November, sebanyak 200 ribu ton telah disalurkan, dan kini ditambah lagi dengan alokasi 100 ribu ton sebagai cadangan hingga akhir tahun 2026.
Selain melalui program SPHP, pemerintah juga mengandalkan instrumen bantuan pangan beras sebagai bantalan ekonomi. Program bantuan pangan tahap ketiga yang dijadwalkan pada Oktober hingga Desember ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok desil 1 sampai 4 atau masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui bantuan beras gratis sebesar 10 kilogram per bulan, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga.
Menanggapi kebijakan tersebut, Perum Bulog melalui Pemimpin Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniati, menyambut baik langkah cepat dari Bapanas. Menurutnya, tambahan kuota ini sangat krusial karena realisasi alokasi SPHP sebelumnya telah mencapai target 100 persen. Dengan adanya tambahan kuota ini, Bulog dapat terus bergerak memastikan distribusi pangan berjalan lancar ke seluruh pelosok daerah.




