lahatsatu.com – Transformasi digital di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih cerdas dan efisien. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mengikuti tren teknologi, melainkan untuk menjawab persoalan nyata yang selama ini menghambat hak-hak masyarakat kecil.
Dalam sebuah forum bergengsi, Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 (CIFP 2026) yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Luhut memaparkan betapa krusialnya peran AI dalam memangkas birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. Ia menyoroti bahwa meskipun ada sekitar 105 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang diperkirakan sudah menggunakan AI generatif, esensi utama dari teknologi ini bukanlah pada jumlah penggunanya, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat luas.

Salah satu terobosan paling signifikan yang dibahas adalah program Perlinsos Digital. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah klasik dalam distribusi bantuan sosial: ketidakakuratan data dan proses administrasi yang memakan waktu lama. Luhut menceritakan pengalaman pilu seorang ibu di pedesaan yang harus menghabiskan waktu, tenaga, hingga biaya perjalanan yang tidak sedikit hanya untuk memperjuangkan hak bantuan sosial yang seharusnya ia terima secara otomatis.
"Lewat program Perlinsos Digital, kami ingin memangkas jalan berliku itu," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya. Ia memberikan bukti nyata melalui hasil uji coba di Banyuwangi. Jika sebelumnya proses pendaftaran bantuan sosial bisa memakan waktu sangat lama, yakni antara 75 hingga 200 hari, kini berkat sistem pencocokan data berbasis AI, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu hari saja.
Kecepatan ini menjadi angin segar bagi jutaan warga yang selama ini terhambat oleh sistem manual. Hingga 20 November, program Perlinsos Digital dilaporkan telah mencakup sekitar 25 juta keluarga. Untuk memastikan program ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah juga mengerahkan lebih dari 1,5 juta agen di lapangan guna memberikan pendampingan. Hal ini dilakukan agar tidak ada warga yang merasa terpinggirkan hanya karena tidak memiliki perangkat gawai atau belum mahir menggunakan layanan digital.
Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa pemanfaatan AI bukan hanya soal kemudahan administrasi, tetapi juga soal penguatan ekonomi nasional. Berdasarkan kajian, penggunaan AI berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi hingga ratusan miliar dolar bagi Indonesia pada tahun 2030. Di balik angka fantastis tersebut, terdapat misi besar pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran negara dan memastikan belanja negara benar-benar tepat sasaran. Bagi Luhut, indikator utama keberhasilan transformasi digital adalah seberapa efisien sebuah program mampu berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.




